Hampir satu bulan LP POM Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan tidak melayani pendaftaran jaminan produk halal. Banyak masyarakat yang belum mendapatkan informasi tentang peralihan pendaftaran bagi yang ingin produknya mendapat sertifikat halal. Hal ini terbukti banyaknya mereka yang masih mendatangi MUI Kota Medan untuk mendapat penjelasan bagaimana tata cara atau prosedur pengurusannya. Hal ini terpantau oleh penulis ketika melaksanakan tugas piket. Pengurus yang di posisikan di LP POM MUI Kota Medan, harus aktif menyampaikan penjelasan yang mudah difahami oleh masyarakat dan mengarahkan langsung ke Kanwil Kemenag Sumatra Utara.

Mengapa harus ke Kanwil Kementrian Agama Sumatra Utara? Jawabannya karena Kanwil Kemenag SU telah ditunjuk Pemerintah sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sedangkan MUI sebelumnya sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa, memberi fatwa, dan mengeluarkan sertifikat. Saat ini MUI hanya sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan memberi Fatwa, tidak lagi menerima pendaftaran produk. Jangan sampai timbul kesan bahwa mengurus produk jaminan halal saat ini lebih sulit. Justru kehadiran lembaga jaminan produk halal untuk memudahkan masyarakat yang membutuhkan. Dengan semakin banyaknya produk makanan dan minuman yang beredar telah mencantumkan label halal di kemasannya, diharapkan masyarakat akan lebih tenang dan merasa aman dalam menkonsumsi berbagai produk makanan/minuman. Apalagi selama seminggu ini masyarakat merasa terusik batinnya dengan, ditemukannya kerupuk jangek (kerupuk kulit) yang terbuat dari kulit babi di Kota Medan. Informasinya telah banyak beredar di kedai-kedai yang menjual kebutuhan harian. Maka sudah selayaknya lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah membidani tentang sertifikat halal segera melakukan action. Jangan terlalu lama membiarkan kekosongan hukum ada di masyarakat. Jika berlarut-larut dikhawatirkan bisa menimbulkan masalah yang baru lagi. Rasanya tidak layak jika permasalahan yang menyangkut halal haram ini terlalu lama memprosesnya. Itu berarti lembaga tersebut telah mengabaikan hajat hidup orang banyak. Mudah-mudahan semangat masyarakat yang sangat tinggi untuk mengurus jaminan produk halal segera mendapatkan solusi sesegera mungkin. "TAK PAKAI LAMA". Wallahu a'lam bisshawab wailallahi turjaul umur Kantor MUI Kota Medan, 18 Nopember 2019